Dorong Percepatan Pembangunan GI di Tanjabbar, Gubernur: Kita Desak Tahun Ini Rampung Para Da’i Tanjabbar, Tagih Janji Politik Bupati Anwar Sadat Koserbu Salurkan Donasi Secara Simbolis ke Majelis Sirojutholibin Ulu Gedong  TGB di Kukuhkan Jadi Ketua Harian DPP, Pengurus DPD Tanjabbar Beri Apresiasi Pemkab Tanjabbar Berkomitmen Tingkatkan Nilai SAKIP tahun 2022
Iklan HUT

Home / Tanjabbar

Selasa, 21 Desember 2021 - 17:40 WIB

56 Pjs Kades Tanjabbar Jadi Temuan LHP Inspektorat, Ini Kata PLT Kadis PMD

TANJABBAR – Puluhan Pjs Kades disejumlah desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, harus mengembalikan uang ke kas desa, hal tersebut tak lepas dari adanya temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Tanjung Jabung Barat.

Setidaknya ada 56 nama Pjs Kades tahun 2019, yang harus mengembalikan uang ke kas desa atas temuan LHP tersebut.

Terkait hal itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tanjabbar, H. Andi saat dikonfirmasi menyebutkan bahwa, secara aturan yang laku saat ini, penghasilan tetap kades (siltap) tidak dapat dipergunakan. Namun Kata dia, Pjs dapat mempergunakan dana tunjangan dari kades tersebut.

” Siltap tak boleh diambil karena(Pjs) itu seorang pegawai, tapi tunjangan boleh diambil dipisahkan sekarang, jadi untuk gaji kades ini siltapnya kades itu Rp 2,5 juta dan Rp 1 juta tunjangan itu baru dapat dipergunakan oleh Pjs kades dan honor honor boleh kalau ada honor,” Ujarnya.

Baca Juga :  Polsek Pengabuan Rakor Sinergi Pengamanan Pemungutan Suara Pilkada 2020

Menurutnya, para Pjs yang menjadi temuan LHP Inspektorat, sudah terjebak diundang undang pada saat mereka menjadi Pjs tahun 2019 lalu.

” Berpedoman Pjs memiliki hak yang sama dengan kades. Namun aturan tersebut saat ini mengenai siltap telah dipisahkan,” Katanya.

Ia menyebutkan, pada zaman Pjs tahun 2019 lalu memang boleh mempergunakan dana siltap tersebut, akan tetapi tidak disediakan dalam perbup.

Baca Juga :  Bupati Tanjabbar Sambut Kunker Pj Gubernur Jambi

” Dana honor maupun tunjangan aturan yang Rp 1 juta dari siltap itu, hanya siltap Rp 3,5 juta itu lah yang diambilnya, mungkin karena mereka merasa sesuai undang undang Pjs ini haknya sebagaimana kades,” Ungkapnya.

Sejauh ini, kata Andi, dirinya belum mengetahui secara keseluruhan nominal yang digunakan Pjs kades di 56 desa tersebut, namun pihaknya tetap berkoordinasi dengan pihak inspektorat agar dana tersebut dapat dikembalikan dan masuk ke kas desa.

” Untuk nominal yang menjadi temuin ini kita belum dapat totalnya, itu pihak inspektorat dalam upaya pengembalian nya, dan dana itu masuknya nanti ke kas desa,” Pungkasnya.(*)

Share :

Baca Juga

Tanjabbar

Pemkab Tanjabbar Permudah Pelayanan Bagi Investor Untuk Berinvestasi

Tanjabbar

Kota Kuala Tungkal di Landa Banjir Rob, Sejumlah Kendaraan ‘Mogok’

Tanjabbar

Rudapaksa Anak di Bawah Umur, Buruh di Tanjabbar di Tangkap Polisi

Tanjabbar

Dewan Sebut BUMD Tanjabbar “Mati Suri”

Tanjabbar

Pemkab Tanjabbar Kekurangan Tenaga Kesehatan dan Guru

Tanjabbar

Sidak, Tim Gugus Tugas Dapai Ruang Isolasi Pasien Corona  PetroChina Seperti Ini

Tanjabbar

Proyek Perkim di Kerjakan Asal Jadi, Assek: Kontraktor Harus Bertanggungjawab

Tanjabbar

Sedang Ngelem dan Minum Tuak, 5 Orang Terjaring Razia Satpol PP, 1 Diantaranya Sedang Hamil