KUALA TUNGKAL, JN – Penyaluran program bantuan sosial dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dituntut agar semakin akurat dan berbasis data yang valid. Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Tanjab Barat, Dr. H. Katamso, S.A., S.E., M.E., saat memimpin Rapat Koordinasi TKPKD di Ruang Bapperida, Rabu (11/11/2026).
Wabup Katamso dengan tegas mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak lagi menyalurkan bantuan secara serampangan. Ia meminta agar pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)—khususnya pengelompokan kesejahteraan berdasarkan desil—dijadikan acuan mutlak dalam menentukan penerima manfaat.
“Jangan sampai program dan anggaran yang kita siapkan tidak tepat sasaran. Kita harus memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan mendapatkan perhatian dan bantuan sesuai kondisi serta kriteria yang telah ditetapkan. Data harus menjadi dasar dalam menentukan kebijakan, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi,” tegas Wabup Katamso di hadapan para kepala OPD dan instansi vertikal yang hadir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai tindak lanjut atas potensi deviasi atau perbedaan data antarinstansi, Staf Ahli Bupati Yan Heri, S.Pt., menyampaikan sejumlah poin krusial, di antaranya instruksi bagi setiap OPD untuk menginventarisasi program bantuan berbasis DTSEN, melakukan pemutakhiran data secara berkala setiap tiga bulan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor—termasuk melibatkan Bulog dan APDESI hingga tingkat desa.
Melalui penguatan koordinasi TKPKD ini, Pemkab Tanjab Barat berkomitmen membenahi tata kelola data secara intensif dan teknis agar intervensi pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, hingga pemberdayaan ekonomi warga dapat terserap secara maksimal dan tepat sasaran.
