TANJABBAR – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Hairan SH, telah melakukan pertemuan dengan pihak balai dan rekanan terkait kisruh pembangunan pergantian jembatan parit gompong, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Namun setelah mengadakan diskusi terkait penyelesaiannya, ternyata tidak menemui titik terang. Akhirnya pihak Pemkab mengajak pihak balai dan rekanan turun kelokasi pembangunan dengan mendengarkan keluhan dari masyarakat yang terdampak pada pembangunan ini.
Sejumlah masyarakat yang terdampak atas pembangunan ini, menuntut ke pihak balai agar proyek jembatan pembangunan bisa dikaji ulang.
” Kami ingin pembangunan nya jangan sampai merugikan kami, lihat lah dampak dari proyek ini, rumah kami mengalami Kerusakan, akses jalan pun berpotensi tertutup. ” Ujar warga sekitar.
Sementara itu, Wabup Hairan menyebutkan terkait hal ini. Pihak balai masih meminta waktu untuk mencari solusi agar pembangunan nya tetap jalan, namun tidak merugikan masyarakat.
” Pihak balai meminta waktu selama satu Minggu untuk mencarikan solusi, kita harap masyarakat untuk bersabar. ” Kata Wabup.
” Memang tadi ada opsi awal untuk dilakukan penurunan beberapa meter dari ketinggian oprit jembatan yang dibangun saat ini. Namun opsi tersebut, walaupun Turun sekian tetap saja akses jalannya berdampak pada masyarakat.” Pungkasnya.
Terpisah, kepala balai satuan kerja pelaksanaan jalan Nasional wilayah I provinsi Jambi, Bonar H Pasaribu membenarkan jika tuntutan terhadap masyarakat belum bisa dipenuhi pihaknya.
Bahkan, pihaknya akan mengkaji ulang atas apa yang diminta masyarakat dengan meminta waktu selama satu pekan untuk mencari opsi.
” Kita akan mencari solusi kedepannya seperti apa, maka dari itu kita masih meminta waktu.” Ucapnya.
Disinggung adakah dilakukan sosialisasi sebelum dilakukan pembangunan, ia menyebutkan prosedur sewaktu dilakukan desain, desainer sudah berbicara kepada masyarakat. Namun ia berdalih jika hal itu tidak terlalu jelas,
” Sebenarnya pembangunan ini ada miskomunikasi antara disainer kepada masyarakat dan disainer kepada pihak balai,” Bebernya.
Ia juga menyebutkan bahwa sejak awal pembangunan nya pihaknya (Balai) selalu mengawasi bersama pihak PPK.
” Kita tau ada masalah terhadap pembangunan ini, setelah pak Wabup turun dan sempat masuk koran. Dari situ kita tau jika ada yang salah.” Akuinya.(*)
