MUAROJAMBI, JN – DPRD Kabupaten Muaro Jambi resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Muaro Jambi yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD, Bukit Baling, Senin (27/7/2026).
Tak hanya menyelesaikan agenda pertanggungjawaban keuangan daerah, dalam rapat paripurna tersebut DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga menyepakati empat Ranperda strategis lainnya. Pengesahan sejumlah regulasi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan dan mendukung arah pembangunan daerah.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, S.Ag., didampingi Wakil Ketua DPRD Wiranto dan Jurjani, serta Sekretaris DPRD Edy Salam Mahir. Sidang berlangsung dengan melibatkan unsur pimpinan daerah sebagai bagian dari sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Agenda utama rapat meliputi penyampaian pendapat akhir DPRD, persetujuan bersama, serta penandatanganan berita acara kesepakatan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Persetujuan tersebut menjadi bagian penting dari mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran daerah. Melalui pembahasan bersama, pengelolaan keuangan pemerintah daerah diharapkan semakin mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, disetujuinya empat Ranperda strategis lainnya menunjukkan komitmen DPRD dan pemerintah daerah dalam memperkuat regulasi sebagai landasan pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan.
Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan kebijakan pemerintah daerah dapat berjalan sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam menyelesaikan agenda legislasi ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan responsif.
Rapat paripurna berlangsung tertib hingga seluruh agenda selesai. Kegiatan kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sebagai penanda resmi disepakatinya Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 beserta empat Ranperda lainnya.
Dengan persetujuan tersebut, diharapkan berbagai kebijakan yang telah disepakati dapat segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku demi mendukung kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. (*)






