MUAROJAMBI, JN – Fraksi PKS-Perindo DPRD Kabupaten Muaro Jambi menyoroti sejumlah catatan penting terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Mulai dari serapan belanja, besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pemerataan pembangunan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS-Perindo, Ramadhan Mahir, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Muaro Jambi dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam penyampaiannya, Ramadhan menegaskan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan amanat konstitusi sekaligus bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fraksi PKS-Perindo turut memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang telah menyampaikan Ranperda beserta laporan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan dokumen Ranperda, realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi mencapai Rp1,648 triliun, sedangkan realisasi Belanja Daerah sebesar Rp1,575 triliun. Dari realisasi tersebut, tercatat surplus anggaran sekitar Rp73,44 miliar dengan SiLPA mencapai Rp94,65 miliar.
“Secara umum, angka-angka ini menunjukkan pengelolaan fiskal daerah berjalan cukup baik,” ujar Ramadhan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan pengelolaan APBD tidak semata-mata diukur dari besarnya surplus maupun SiLPA yang berhasil dicatat pemerintah daerah.
Menurutnya, tolok ukur utama keberhasilan anggaran adalah sejauh mana setiap rupiah yang dialokasikan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan maupun peningkatan kesejahteraan.
Soroti Serapan Belanja dan SiLPA
Salah satu perhatian Fraksi PKS-Perindo adalah masih adanya selisih sekitar Rp98,39 miliar antara anggaran belanja dan realisasi belanja. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi karena mengindikasikan masih terdapat program atau kegiatan yang belum terlaksana secara optimal.
Fraksi PKS-Perindo meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi belum maksimalnya penyerapan anggaran, sekaligus menyusun langkah evaluasi agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada tahun anggaran berikutnya.
Selain itu, SiLPA sebesar Rp94,65 miliar juga dinilai perlu mendapatkan penjelasan secara komprehensif. Sebab, SiLPA yang besar dapat mencerminkan efisiensi pengelolaan anggaran, tetapi juga berpotensi menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan.
Untuk itu, Fraksi PKS-Perindo mendorong peningkatan kualitas perencanaan, percepatan proses pengadaan barang dan jasa, serta penguatan pengawasan dan pengendalian kegiatan.
Pembangunan Harus Berdampak Langsung bagi Masyarakat
Ramadhan menegaskan, penggunaan APBD harus diarahkan pada sektor-sektor prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Di antaranya pembangunan jalan dan jembatan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih, pertanian, pengembangan UMKM, pengentasan kemiskinan hingga penciptaan lapangan kerja.
“Pembangunan bukan soal besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi seberapa besar dampak yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, Fraksi PKS-Perindo juga meminta pemerintah daerah terus menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, serta memastikan pengelolaan keuangan daerah terbebas dari penyimpangan.
Kepercayaan masyarakat, lanjutnya, harus dijaga melalui tata kelola APBD yang profesional, bertanggung jawab dan berintegritas.
Evaluasi terhadap kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga diharapkan tidak hanya berorientasi pada tingkat penyerapan anggaran, tetapi harus memperhatikan manfaat program, kualitas pelayanan serta tingkat kepuasan masyarakat.
Pemerataan Infrastruktur hingga Pendidikan Jadi Perhatian
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKS-Perindo turut menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Muaro Jambi.
Dengan kondisi geografis wilayah yang cukup luas, pemerintah daerah diminta melakukan pemetaan secara objektif terhadap kondisi jalan dan jembatan berdasarkan tingkat kerusakan, volume pengguna serta urgensi keselamatan masyarakat.
Ramadhan mengingatkan agar pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan atau pusat pemerintahan, tetapi juga harus menjangkau kecamatan dan desa-desa terpencil secara proporsional.
“Pembangunan jangan hanya di pusat. Kecamatan dan desa terpencil harus mendapatkan hak pembangunan secara proporsional. Proyek yang dilaksanakan juga harus benar-benar berkualitas, bukan sekadar selesai secara administratif,” ungkapnya.
Persoalan penguasaan lahan, tumpang tindih Hak Guna Usaha (HGU), sertifikat tanah hingga batas wilayah juga menjadi perhatian Fraksi PKS-Perindo.
Pemerintah daerah diharapkan mengambil peran aktif dengan membangun mekanisme penyelesaian lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, ATR/BPN, pemerintah desa, perusahaan serta masyarakat.
Tak kalah penting, sektor pendidikan juga menjadi sorotan. Fraksi PKS-Perindo menilai masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan antara sekolah di kawasan perkotaan dengan wilayah pedesaan maupun daerah terpencil.
Kondisi tersebut terlihat dari masih adanya ruang kelas yang mengalami kerusakan, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, hingga belum meratanya akses internet.
“Peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara merata, bukan hanya melihat angka partisipasi sekolah. Setiap anak di Muaro Jambi berhak mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan berkualitas,” cetus Ramadhan.
Menutup penyampaian pandangan umum tersebut, Fraksi PKS-Perindo berharap pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilakukan secara komprehensif, objektif dan konstruktif.
Seluruh catatan dan masukan yang disampaikan diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan serta meningkatkan efektivitas pembangunan.
Dengan demikian, APBD tidak hanya menjadi instrumen pengelolaan keuangan daerah, tetapi benar-benar menjadi sarana untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. (*)






