MUAROJAMBI, JN – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Muaro Jambi menyoroti sejumlah aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah saat menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PPP, Masito, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Muaro Jambi. Dalam penyampaiannya, Fraksi PPP memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi atas penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, sekaligus menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah ke depan.
Masito mengatakan, setelah mencermati penjelasan Bupati Muaro Jambi beserta dokumen pendukung yang disampaikan, Fraksi PPP memandang perlu adanya perhatian serius terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas belanja, pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), hingga tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu perhatian utama Fraksi PPP adalah masih perlunya upaya maksimal dalam meningkatkan PAD. Pemerintah daerah didorong untuk lebih inovatif dalam menggali potensi pendapatan melalui sektor pajak daerah, retribusi, serta penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kami mendorong Pemkab untuk serius menggenjot pajak daerah, retribusi, dan penguatan BUMD. Harus berpikir out of the box. Jangan jalan di tempat. Cari kiat baru bagaimana PAD bisa naik,” tegas Masito.
Selain pendapatan, Fraksi PPP juga menekankan agar realisasi belanja daerah benar-benar diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Fraksi PPP, efisiensi terhadap belanja yang kurang produktif perlu dilakukan agar anggaran dapat dialihkan ke sektor-sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, pengentasan kemiskinan, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Fraksi PPP juga meminta penjelasan secara terperinci mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya SiLPA dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Masito menegaskan, keberadaan SiLPA harus menjadi bahan evaluasi sekaligus peluang untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pada tahun anggaran berikutnya.
“SiLPA jangan hanya jadi angka. Gunakan untuk program yang berdampak langsung kepada masyarakat pada tahun anggaran berikutnya,” pintanya.
Di sisi lain, Fraksi PPP turut memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Meski demikian, Masito mengingatkan bahwa capaian opini WTP bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan.
“Keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari opini WTP. Yang lebih penting adalah, apakah APBD sudah meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau belum,” ungkapnya.
Menutup penyampaian pandangan umum tersebut, Fraksi PPP meminta agar seluruh catatan dan rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara serius dan tuntas. Setiap temuan yang telah diselesaikan, menurutnya, harus menjadi bahan pembelajaran agar tidak kembali terulang pada tahun-tahun berikutnya.
“Temuan yang sudah dikembalikan harus jadi pelajaran. Jangan sampai terulang di tahun berikutnya,” tutup Masito.
Melalui pandangan umum ini, Fraksi PPP berharap pengelolaan APBD Kabupaten Muaro Jambi ke depan semakin transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar mampu mendorong pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muaro Jambi.






