MUAROJAMBI, JN – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, saat menghadiri Rapat Kerja DPRD Kabupaten Muaro Jambi dalam agenda penyampaian Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat kerja yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Selasa (14/7/2026), menjadi bagian penting dalam tahapan pembahasan Ranperda sekaligus ruang dialog antara pihak eksekutif dan legislatif untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam forum tersebut, pihak eksekutif menyampaikan tanggapan dan penjelasan terhadap berbagai masukan, saran, kritik, serta pertanyaan yang sebelumnya disampaikan masing-masing fraksi DPRD. Berbagai catatan legislatif tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mengevaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Bupati Junaidi H. Mahir menegaskan bahwa pandangan umum fraksi-fraksi DPRD merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan sekaligus bentuk kemitraan strategis antara legislatif dan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurutnya, setiap masukan yang disampaikan anggota dewan harus dipandang sebagai bahan evaluasi yang konstruktif untuk mendorong perbaikan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Ia juga menekankan pentingnya membangun komunikasi dan sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dan DPRD agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 ini menjadi tahapan strategis untuk menilai pelaksanaan program dan penggunaan anggaran selama satu tahun anggaran.
Melalui pembahasan yang terbuka, komprehensif, dan konstruktif, diharapkan eksekutif dan legislatif dapat mencapai kesamaan pandangan dalam menyempurnakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
Dengan demikian, hasil evaluasi APBD 2025 tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban administratif, tetapi juga menjadi pijakan penting bagi peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pembangunan Kabupaten Muaro Jambi pada tahun-tahun mendatang.






