MUAROJAMBI, JN – DPRD Kabupaten Muaro Jambi terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Kali ini, pembahasan berlanjut melalui rapat kerja dengan agenda mendengarkan jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD, Selasa, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Muaro Jambi.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, didampingi Wakil Ketua DPRD Wiranto dan Jurjani. Turut hadir Sekretaris DPRD Edy Salam Mahir bersama anggota DPRD lainnya.
Dari pihak eksekutif, hadir Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, yang mewakili Bupati untuk menyampaikan tanggapan dan jawaban pemerintah daerah. Rapat tersebut juga dihadiri kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, kepala bagian, serta pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam arahannya, Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, menyampaikan bahwa rapat kerja tersebut merupakan tahapan penting dalam proses pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, khususnya untuk memperoleh penjelasan pemerintah daerah atas berbagai pandangan yang sebelumnya disampaikan masing-masing fraksi.
Menurutnya, masukan, saran, kritik, hingga pertanyaan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran legislatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Oleh karena itu, jawaban eksekutif diharapkan dapat memberikan penjelasan yang komprehensif sekaligus memperjelas berbagai hal yang menjadi perhatian DPRD dalam mengevaluasi pelaksanaan APBD selama tahun anggaran 2025.
“Agenda rapat kerja hari ini adalah mendengarkan jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Tahapan ini merupakan bagian penting dalam proses pembahasan sebelum Ranperda nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ujar Aidi Hatta.
Sementara itu, Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, dalam kesempatan tersebut menyampaikan jawaban pemerintah daerah terhadap seluruh pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
Jawaban eksekutif tersebut memuat penjelasan, klarifikasi, serta tanggapan atas sejumlah masukan dan pertanyaan yang disampaikan legislatif, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan proses pembahasan secara terbuka dan sesuai mekanisme yang berlaku.
Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 memiliki arti strategis karena menjadi momentum bagi legislatif dan eksekutif untuk mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan, realisasi anggaran, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tahun 2025.
Melalui proses tersebut, DPRD menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan pengelolaan keuangan daerah berlangsung secara transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Rapat kerja berlangsung tertib dan kondusif. Selanjutnya, pembahasan Ranperda akan diteruskan melalui tahapan sesuai mekanisme dan jadwal yang telah ditetapkan DPRD hingga mencapai persetujuan bersama untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam pembahasan ini diharapkan mampu memperkuat kualitas tata kelola keuangan daerah, sekaligus memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Muaro Jambi. (*)






