Fraksi Gerindra Dorong Digitalisasi Retribusi, DPRD Muaro Jambi Sahkan Ranperda APBD 2025

- Redaktur

Rabu, 29 Juli 2026 - 17:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MUAROJAMBI, JN – DPRD Kabupaten Muaro Jambi menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, sekaligus pengesahan empat Ranperda strategis. Rapat berlangsung di Gedung Utama DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Sengeti.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, didampingi dua unsur pimpinan DPRD. Turut hadir Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam forum tersebut, seluruh fraksi DPRD menyatakan persetujuan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan itu disertai berbagai catatan, kritik, masukan, dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Salah satu perhatian datang dari Fraksi Partai Gerindra. Melalui juru bicaranya, Ade Erma Suryani, Fraksi Gerindra mendorong pemerintah daerah melakukan terobosan dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dengan memperkuat pengawasan dan menutup potensi kebocoran penerimaan daerah.

Fraksi Gerindra menilai digitalisasi sistem pembayaran retribusi menjadi langkah penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, sekaligus memastikan setiap potensi penerimaan daerah dapat dikelola secara optimal.

“Seluruh pos penerimaan publik, terutama retribusi parkir dan tiket masuk kawasan wisata, wajib ditransformasikan ke dalam sistem pembayaran nontunai berbasis digital. Ini langkah strategis untuk menutup celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegas Ade Erma Suryani.

Menurutnya, penyusunan APBD bukan sekadar proses administratif dan pengalokasian anggaran, melainkan bagian dari proses demokrasi dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. Karena itu, setiap anggaran yang direncanakan harus mampu memberikan manfaat nyata melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Selain mendorong digitalisasi retribusi, Fraksi Gerindra juga mengusulkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) khusus atau Badan Pengelola Kawasan Terpadu. Lembaga tersebut diharapkan mampu mengelola kawasan wisata secara profesional, transparan, serta terbebas dari praktik maladministrasi.

Tak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga diminta memperkuat koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mencegah praktik premanisme dan pungutan liar (pungli) di kawasan wisata.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan lingkungan pariwisata yang aman, tertib, dan nyaman bagi para pengunjung. Dengan demikian, potensi wisata daerah dapat dikembangkan secara optimal sekaligus meningkatkan kepercayaan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

“Ini juga mencegah terjadinya pungli dan tindakan kriminal,” tegas Ade.

Berbagai catatan yang disampaikan fraksi-fraksi tersebut menjadi bagian dari rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan, optimalisasi PAD, serta pelaksanaan pembangunan ke depan semakin transparan, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (*)

Berita Terkait

Jawaban Eksekutif atas Pandangan Fraksi, Wabup Junaidi Tegaskan Komitmen Perkuat Akuntabilitas Pengelolaan APBD 2025
Anggota DPRD Ade Erma Suryani Soroti Pengelolaan Candi Muaro Jambi, Dorong Pemkab Perkuat Komitmen Pelestarian
DPRD Muaro Jambi Sahkan Pertanggungjawaban APBD 2025, Empat Ranperda Strategis Turut Disetujui
Fraksi PAN Apresiasi Kinerja Keuangan Muaro Jambi, Minta OPD Evaluasi Penggunaan Anggaran
Perjuangkan Kebutuhan Petani Mudung, Wakil Ketua DPRD Wiranto dan Jurjani Bawa Kabar Baik dari Kementan
Fraksi PKS-Perindo Soroti Serapan Belanja dan SiLPA Rp94,65 Miliar, Minta Pemkab Muaro Jambi Tingkatkan Kualitas Pembangunan
DPRD Muaro Jambi Lanjutkan Pembahasan Ranperda APBD 2025, Aidi Hatta Tekankan Pentingnya Akuntabilitas Anggaran
Fraksi PPP DPRD Muaro Jambi Soroti Optimalisasi PAD dan Penggunaan SiLPA dalam Pertanggungjawaban APBD 2025

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 16:53 WIB

Sinkronisasi Perencanaan 2027–2028, Wabup Katamso Sampaikan Usulan Prioritas Tanjab Barat ke Pemerintah Pusat

Kamis, 12 November 2026 - 16:46 WIB

Lepas dari Keterisolasian, Wabup Katamso Genjot Proyek Strategis Tanjab Barat di Rakor Infrastruktur Jambi

Rabu, 11 November 2026 - 17:07 WIB

Cegah Bantuan Salah Sasaran, Wabup Katamso Tekankan Penggunaan Data DTSEN dan Sinkronisasi Lintas OPD

Rabu, 11 November 2026 - 16:54 WIB

Wabup Katamso Apresiasi: Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Menunjukkan Hasil Positif, Angka Kemiskinan Ekstrem di Tanjabbar Turun Signifikan Jadi 0,66 Persen

Selasa, 10 November 2026 - 18:41 WIB

Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2026, Wabup Katamso Bacakan Pesan Mensos: Transformasikan Semangat Juang Menjadi Kerja Nyata

Selasa, 10 November 2026 - 17:16 WIB

‎Ziarah Nasional Hari Pahlawan: Wabup Katamso Pimpin Penghormatan di TMP Yudha Satria Pengabuan

Selasa, 10 November 2026 - 17:00 WIB

Tabur Bunga di Sungai Pengabuan, Pemkab Tanjab Barat Komitmen Teruskan Api Perjuangan Pahlawan

Selasa, 10 November 2026 - 16:46 WIB

Wabup Katamso Resmikan FSVA 2026: Strategi Presisi Basmi Rawan Pangan hingga ke Akar Desa di Tanjab Barat

Berita Terbaru