MUAROJAMBI, JN – DPRD Kabupaten Muaro Jambi menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, sekaligus pengesahan empat Ranperda strategis. Rapat berlangsung di Gedung Utama DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Sengeti.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, didampingi dua unsur pimpinan DPRD. Turut hadir Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
Dalam forum tersebut, seluruh fraksi DPRD menyatakan persetujuan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan itu disertai berbagai catatan, kritik, masukan, dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu perhatian datang dari Fraksi Partai Gerindra. Melalui juru bicaranya, Ade Erma Suryani, Fraksi Gerindra mendorong pemerintah daerah melakukan terobosan dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dengan memperkuat pengawasan dan menutup potensi kebocoran penerimaan daerah.
Fraksi Gerindra menilai digitalisasi sistem pembayaran retribusi menjadi langkah penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, sekaligus memastikan setiap potensi penerimaan daerah dapat dikelola secara optimal.
“Seluruh pos penerimaan publik, terutama retribusi parkir dan tiket masuk kawasan wisata, wajib ditransformasikan ke dalam sistem pembayaran nontunai berbasis digital. Ini langkah strategis untuk menutup celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegas Ade Erma Suryani.
Menurutnya, penyusunan APBD bukan sekadar proses administratif dan pengalokasian anggaran, melainkan bagian dari proses demokrasi dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. Karena itu, setiap anggaran yang direncanakan harus mampu memberikan manfaat nyata melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Selain mendorong digitalisasi retribusi, Fraksi Gerindra juga mengusulkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) khusus atau Badan Pengelola Kawasan Terpadu. Lembaga tersebut diharapkan mampu mengelola kawasan wisata secara profesional, transparan, serta terbebas dari praktik maladministrasi.
Tak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga diminta memperkuat koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mencegah praktik premanisme dan pungutan liar (pungli) di kawasan wisata.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan lingkungan pariwisata yang aman, tertib, dan nyaman bagi para pengunjung. Dengan demikian, potensi wisata daerah dapat dikembangkan secara optimal sekaligus meningkatkan kepercayaan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.
“Ini juga mencegah terjadinya pungli dan tindakan kriminal,” tegas Ade.
Berbagai catatan yang disampaikan fraksi-fraksi tersebut menjadi bagian dari rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan, optimalisasi PAD, serta pelaksanaan pembangunan ke depan semakin transparan, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (*)






