TANJABBAR – Bukti keseriusan dalam mengurus aset daerah Pemkab Tanjung Jabung Barat melalui Bupati Tanjabbar Anwar Sadat menerima ratusan sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dihadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal tersebut dikatakan oleh Inspektur Tanjabbar Encep Jarkasih, ia mengatakan Bupati Tanjabbar menerima ratusan sertifikat yang langsung disaksikan KPK. Sertifikat yang diserahkan Kamis (27/6/24) sebanyak 401 sertifikat hak pakai tanah fasum jalan dan satu sertifikat SDN 145 Sri Menanti sehingga total 402 sertifikat.
” Dari 402 itu satu merupakan sertifikat digital yang diserahkan langsung oleh kepala BPN di saksikan KPK,” katanya
Encep menyampaikan jika selain 402 itu sebelumnya pemkab Tanjabbar telah mendapat 194 sertifikat dari BPN yang merupakan sertifikat aset milik Pemkab Tanjabbar.
“Total sertifikat mencapai 596 di 2024 ini diterima pemkab Tanjabbar,” ujarnya.
Menurutnya hal ini menjadi bagian keseriusan pemkab Tanjabbar untuk menjaga aset yang ada. Persoalan aset juga menjadi bagian dari program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP) yang hari ini dilakukan di Tanjabbar.
” MCP pertama berkaitan dengan barang dan jasa, optimalisasi pendapatan daerah atau pajak daerah, pengelolaan barang milik daerah atau aset daerah termasuk sertifikat yang hari ini diserahkan BPN ke Pak Bupati,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Tanjabbar Anwar Sadat berharap dengan kehadiran Tim KPK – RI di Tanjabbar dapat membantu Pemerintah Kabupaten Tanjabbar agar bisa melaksanakan Tata kelola Pemerintahan dengan baik dan akuntabel serta mampu mencapai nilai monitoring Center For Prevention (MCP).
” SPI dan IPAK pada posisi minimal 3 besar se- Provinsi Jambi,” katanya.
Ia menyebutkan pihaknya terus membenahi dan terus berupaya agar aset milik daerah bisa memiliki legalitas yang tepat. Seperti sertifikat yang baru diberikan BPN kepada Pemkab Tanjabbar melalui dirinya. Ini merupakan keseriusan dalam menyelesaikan persoalan aset daerah.
” Ini semoga terus bisa bersinergi bersama BPN dalam menyelesaikan aset daerah dibidang pertanahan. Ini keseriusan kami untuk mengurusi aset yang ada. Terimakasih banyak kepada BPN.” Bebernya.
Kasatgas II Korsup KPK Wilayah Jambi, Bengkulu dan Kepri, Uding Juhardin mengatakan kehadiran kami ke Kabupaten Tanjabbar dalam rangka melakukan pendampingan, mensupport untuk tata kelola keuangan dan aset daerah.
“Pemkab Tanjung Jabung Barat untuk merawat dan mendata hak milik aset-aset Pemkab seperti Tanah dan bangunan,” ujarnya.(*)
