TANJAB BARAT – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., menegaskan bahwa data bukan sekadar persoalan administrasi pemerintahan semata. Bagi Anwar Sadat, data adalah instrumen utama dan kompas dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya usai membuka secara resmi kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta Data PBI-JK APBD Tahun 2026 yang berlangsung di Balai Pertemuan Kantor Bupati, Senin (8/6/2026).
Melalui momentum ini, Pemkab Tanjung Jabung Barat kembali mengintensifkan sosialisasi guna mematikan seluruh program bantuan sosial dan jaminan kesehatan tepat sasaran, sekaligus meminimalisir kendala administratif di lapangan.
“Hari ini kita melakukan sosialisasi kembali untuk memverifikasi dan memvalidasi data sosial ekonomi nasional, sekaligus juga PBI JKM (Jaminan Kesehatan Masyarakat) yang telah kita programkan. Kita ingin memastikan seluruh masyarakat yang memang berhak, benar-benar masuk dalam data tersebut,” ujar Bupati Anwar Sadat saat diwawancarai.
Sinergi RT hingga Camat untuk Validitas Data
Bupati Anwar Sadat menekankan pentingnya peran aktif dari jajaran pemerintahan paling bawah, mulai dari Ketua RT, tokoh masyarakat, lurah, hingga camat. Sinergi ini sangat diperlukan agar data yang dikumpulkan dari lapangan benar-benar valid dan sah sebelum nantinya difinalkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Validitas data DTSEN ini nantinya akan menjadi acuan tunggal dan krusial dalam penyaluran berbagai program bantuan pemerintah, di antaranya:
Program Keluarga Harapan (PKH)
Program Bedah Rumah
Bantuan Sosial Tunai (BST) maupun Non-Tunai
Bantuan Pendidikan
Bantuan Modal Usaha
Solusi Jaminan Kesehatan: Berobat Cukup Bawa KTP
Selain bantuan sosial, fokus utama integrasi data ini adalah penataan Jaminan Kesehatan Masyarakat (PBI-JK) yang dianggarkan melalui APBD. Anwar Sadat berharap, ke depan tidak ada lagi keluhan dari warga kurang mampu yang kartunya mendadak tidak aktif saat membutuhkan pengobatan.
Salah satu kendala yang kerap ditemukan di lapangan adalah adanya perubahan domisili penduduk. Banyak warga yang sebelumnya tercatat di Tungkal Ilir, namun saat ini sudah pindah ke luar wilayah. Melalui sinkronisasi ini, Pemkab Tanjung Jabung Barat memotong jalur birokrasi kesehatan sehingga ke depan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan cukup membawa KTP saja untuk berobat.
Kejar Sisa Kuota Menuju Target 100%
Hingga saat ini, progres pemutakhiran data di Tanjung Jabung Barat tercatat baru mencapai 70 persen. Bupati mengungkapkan masih ada sekitar 1.800 warga yang belum masuk dalam pendataan DTSEN. Sementara untuk jaminan kesehatan, Pemkab masih menargetkan tambahan 1.000 kuota baru bagi masyarakat yang membutuhkan.
Mengingat tenggat waktu yang semakin dekat, Bupati Anwar Sadat mengimbau masyarakat yang merasa berhak namun belum terdata untuk segera mendaftarkan diri secara aktif melalui Ketua RT di lingkungan masing-masing.
“Insyaallah di akhir Juni nanti semua sudah terdata 100 persen. Jadi nanti tidak ada lagi keluh kesah di tengah masyarakat. Semua bisa mendaftarkan diri ke Dinas Sosial lewat RT, lurah, dan kecamatan masing-masing,” pungkas Bupati Anwar Sadat optimis.
