TANJAB BARAT, JN – Letak geografis Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang strategis menjadikannya wilayah yang potensial terhadap peningkatan mobilitas warga negara asing (WNA). Merespons tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat bergerak cepat memperkuat sistem pengawasan keimigrasian guna menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pembangunan daerah.
Langkah strategis ini ditegaskan oleh Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., saat membuka Rapat Optimalisasi Pengawasan Keimigrasian Melalui Sinergitas Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) di Ruang Pola Utama Kantor Bupati pada Rabu (20/05/2026).
Rapat krusial ini dihadiri oleh unsur Forkopimda Tanjab Barat, perwakilan Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kuala Tungkal, perwakilan BIN Daerah, serta para kepala instansi yang tergabung dalam keanggotaan Timpora.
Dalam sambutannya, Wabup Katamso mengingatkan bahwa kemajuan pembangunan daerah dan keterbukaan investasi akan linear dengan meningkatnya peluang masuknya orang asing ke Bumi Serengkuh Dayung Serentak Ketujuan. Pemkab, menurutnya, tetap menerapkan kebijakan yang selektif (selective policy).
“Kita sangat terbuka terhadap kehadiran warga negara asing yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas mereka harus dilakukan secara optimal, terukur, dan terpadu agar tidak menimbulkan potensi gangguan terhadap ketertiban masyarakat,” tegas Wabup Katamso.
Menghadapi dinamika arus globalisasi dan investasi yang kian kompleks, Wabup Katamso menekankan dua agenda utama yang harus segera diselesaikan bersama oleh seluruh instansi di dalam forum Timpora:
Penguatan Sinergitas Lintas Instansi: Menghilangkan ego sektoral antarlembaga demi terciptanya pertukaran informasi yang cepat dan penanganan isu keimigrasian yang terpadu.
Optimalisasi Desa Binaan Imigrasi: Memaksimalkan peran PIMPAS (Petugas Imigrasi Pembina Desa) sebagai garda terdepan pengawasan di tingkat akar rumput.
“Kolaborasi yang solid sangat diperlukan. Kita harapkan melalui penguatan koordinasi ini, segala persoalan keimigrasian di lapangan dapat diantisipasi secara cepat, tepat, dan berkelanjutan,” tambahnya.
Sebagai informasi, pengawasan orang asing di wilayah hukum Tanjab Barat dikawal secara ketat oleh tim gabungan yang komprehensif. Berdasarkan struktur organisasi, Bupati Tanjab Barat bersama Kakanwil Kemenkumham Jambi bertindak sebagai penasihat, dengan Ketua Timpora dijabat oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kuala Tungkal, dan Sekretaris dipegang oleh Kepala Badan Kesbangpol Tanjab Barat.
Adapun jajaran anggota Timpora diisi oleh unsur lintas komando, mulai dari Kapolres, Dandim 0419/Tanjab, Kajari, perwakilan BIN, Komandan Pos TNI AL, Kasat Polairud, Kepala Kemenag, hingga para kepala dinas teknis seperti Disnaker, DPMPTSP, Disdukcapil, Dinas PMD, dan Dinas Pariwisata. (Red)
