TANJAB BARAT, JN — Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat reafirmasi komitmen kuat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal ini disampaikan Bupati Tanjab Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla secara virtual yang dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, Senin (7/9/2026).
Rakor yang diikuti 325 perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) ini menegaskan bahwa penanganan karhutla bukan beban satu pihak saja, melainkan tanggung jawab bersama pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat siap mendukung dan bersinergi dengan seluruh pihak dalam mencegah serta menanggulangi karhutla. Kami mengajak perusahaan, aparat, dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, menjaga lingkungan, serta tidak membuka lahan dengan cara membakar.”
— Bupati Anwar Sadat
Dalam rapat tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menyebutkan Jambi masuk ke dalam enam provinsi prioritas penanganan karhutla nasional. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan penindakan tegas: di Jambi sendiri telah ditetapkan 11 orang sebagai tersangka kasus karhutla. Jaksa Agung juga menekankan penindakan menyeluruh, termasuk terhadap korporasi, serta pemulihan kerugian negara.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan strategi pengendalian, mulai dari Operasi Modifikasi Cuaca, water bombing, pasukan darat terpadu, penegakan hukum, hingga edukasi masyarakat.
Menko Polkam mengingatkan puncak musim kemarau belum terlewati. Kewaspadaan dan kesiapsiagaan harus terus ditingkatkan, terutama pengawasan di wilayah-wilayah yang dikelola perusahaan.
Dari Tanjung Jabung Barat, rapat turut diikuti unsur Forkopimda, BPBD, serta Dinas Perkebunan dan Peternakan. Semua pihak sepakat: dengan bersatu, lingkungan kita lebih terlindungi.
