JAMBI, JN — Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., meluncurkan dua “amunisi” strategis di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Jambi pada Selasa (14/10). Bukan sekadar acara seremonial, pembukaan kegiatan Pendampingan Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Pengurus Partai Politik tahun 2025 ini menjadi deklarasi tegas akan komitmen daerah terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan demokrasi yang matang.
Dalam pidato pembukanya yang bersemangat, Bupati Anwar Sadat menegaskan bahwa akuntabilitas birokrasi dan penguatan demokrasi adalah dua pilar yang tak terpisahkan—dua sisi mata uang dalam membangun daerah.
Menyuntik “Budaya Integritas” ke Birokrasi
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menggandeng Tim BPKP, Pemkab Tanjab Barat bergerak agresif mengejar target Maturitas SPIP Terintegrasi pada tahun 2025.
“SPIP ini bukan sekadar tumpukan berkas atau kewajiban administratif. Ia adalah fondasi utama bagi terwujudnya good governance dan clean government,” tegas Bupati Sadat.
Beliau tak ingin SPIP hanya jadi formalitas. Oleh karena itu, ia menginstruksikan seluruh Kepala OPD dan Tim Satgas SPIP untuk menjadikan SPIP sebagai budaya kerja yang melekat, terintegrasi penuh dengan Manajemen Risiko Pemerintah (MRP).
Pendampingan teknis ini—meliputi Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK)—adalah langkah konkret untuk menjamin setiap rupiah APBD dikelola dengan akuntabel dan setiap kebijakan pro-rakyat terdeliver tanpa kebocoran.
Memperkuat “Jantung” Demokrasi Daerah
Setelah menajamkan mata rantai birokrasi, sorotan dialihkan ke Sosialisasi Pendidikan Politik. Bupati Sadat menempatkan partai politik sebagai wadah strategis untuk artikulasi aspirasi publik. Ini adalah upaya nyata Pemerintah Daerah untuk berkolaborasi dengan ‘jantung’ demokrasi.
Bupati mengingatkan bahwa dengan peran strategis tersebut, partai politik wajib menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Banpol) yang bersumber dari APBD.
“Meskipun kita berbeda pandangan politik, tujuan kita harus sama: mewujudkan masyarakat Tanjung Jabung Barat yang sejahtera,” pungkas Bupati.
Ia menutup harapannya agar terjalin sinergi yang semakin kuat antara Pemerintah Daerah dan seluruh kekuatan politik, baik legislatif maupun non-legislatif, dalam merumuskan dan mengeksekusi kebijakan yang benar-benar pro-rakyat.
Acara strategis ini turut dihadiri oleh Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jambi, Mardiyanto Arif Rakhmadi, Ak., MM, beserta jajaran Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Koordinator Pengawasan, yang berpadu dengan antusiasme para peserta dari berbagai OPD dan pengurus partai politik se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ini menandai dimulainya era kolaborasi yang lebih kuat antara integritas tata kelola dan kematangan politik di Tanjab Barat.
