JAKARTA, JN – Dalam upaya berkelanjutan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kinerja lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) di ibu kota.
Ketua DPRD Tanjab Barat, Hamdani, S.E., dari Fraksi PDI-Perjuangan, secara resmi membuka acara Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD dengan tema sentral “Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD tentang Optimalisasi Fungsi Pengawasan dan Anggota DPRD.”
Kegiatan strategis ini dilangsungkan selama empat hari penuh, mulai 19 hingga 22 November 2025, bertempat di Luminor Hotel Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pembukaan Bimtek ini turut dihadiri langsung oleh Direktur LPPM Universitas Trisakti Jakarta, Prof. Dr. Ir. Astri Rinanti, M.T., IPM. Asean. Eng., yang menegaskan pentingnya kolaborasi antara lembaga pendidikan tinggi dan pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas.
Dalam sambutan pembukaannya, Hamdani, S.E., menekankan bahwa Bimtek ini adalah investasi penting bagi masa depan pemerintahan yang lebih baik di Tanjab Barat.
“Tujuan utama Bimtek ini adalah untuk mengasah kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD. Kami harus mampu menjalankan tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan, secara lebih optimal,” tegas Hamdani, S.E.
“Dengan peningkatan SDM ini, kami berkomitmen penuh untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik, transparan, dan akuntabel demi kemajuan Tanjung Jabung Barat,” tambahnya, penuh harap.
Acara ini menghadirkan tiga narasumber terkemuka dari lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang kompeten di bidangnya:
Alpin Rahman S.STP., M.M: Analis Hukum Ahli Muda Ditjen OTDA Kemendagri, yang fokus pada Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD.
Vivin Gunawan S.STP., M.A: Evaluator APBD Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri, yang akan memperdalam fungsi pengawasan anggaran.
Raja Parningotan Sianturi, S.IP., M.H: Analis Hukum Ahli Muda Direktorat Produk Hukum Daerah, Ditjen OTDA Kemendagri.
Diharapkan, dengan materi yang mendalam dan relevan dari para pakar, seluruh peserta dapat menyerap ilmu dan menerapkannya dalam kerja nyata, sehingga fungsi pengawasan terhadap eksekutif dapat berjalan efektif, serta melahirkan produk hukum daerah yang berkualitas.
