Soal Gugatan ke PTUN Jambi, Ini Kata Kuasa Hukum Pemda Tanjabbar Bupati Anwar Sadat Berharap, Konflik PT DAS dan Masyarakat di Buka Secara Terang Benderang Kadisbunak Tanjabbar Lapor Poktan Imam Hasan ke Polda Jambi Resmikan Klinik dan Pusat Promosi UMKM, Bupati Anwar Sadat Dorong Pelaku Usaha Naik Kelas Wabup Tanjabbar hadiri Rakor Forkopimda Provinsi Jambi

Home / Peristiwa / Tanjabbar

Rabu, 7 Juni 2023 - 20:34 WIB

Ditahan Lima Bulan Tanpa Dasar Hukum, Nahkoda Kapal Merasa Terzolimi

KUALA TUNGKAL – M Taufik Ale Hasibuan seorang Kapten kapal Dabo 103 pengangkut batu bara yang berlayar melintasi Sungai Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ditahan Pol Airut Tanjung Jabung Barat.

Penangkapan ini, terjadi sejak delapan September 2022 lalu, berawal ketika M Taufik akan berlayar dari Tungkal Ulu menuju Pelabuhan Merak. Namun saat masih berada di perairan Tanjung Jabung Barat, Kapal yang dinahkodanya diduga membuat kabel jaringan bawah laut milik XL putus.

Anehnya, penahanan terhadap M Taufik Ale Hasibuan ini, diduga tanpa ada dasar hukum yang jelas. Akibat peristiwa ini, M Taufik sudah lima bulan menjadi tahanan Kejaksaan. Serta masih menjalani proses persidangan, yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar sembilan kali persidangan.

Bahkan M Taufik Ale Hasibuan mengaku, jika dirinya dalam hal ini merasa terzolimi akibat peristiwa ini. Karena menurutnya penahanan ini diduga tanpa ada dasar hukum yang jelas.

” Saya juga tidak tahu atas dasar apa saya ditahan. Saya merasa terzolimi dengan kejadian ini,” Ungkapnya saat dikonfirmasi awak media, usai menjalani persidangan, dengan agenda duplik.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa
DR Hery Firmansyah Yasin beserta tim yang terdiri dari Alwalit Muhammad, Nessya Monica dan Herman dari Kantor Hukum Firmansyah Yasin&Partners Law Firm berkedudukan di Jakarta menyatakan sikap akan membela terdakwa.

Baca Juga :  Peringatan Harganas Via Vidcon, Bupati : Pemkab Akan Gelar Pelayanan KB Gratis di 13 Kecamatan

” Dalam hal ini, kita akan membela terdakwa hingga tuntas dan memperjuangkan keadilan sesuai dengan koridor hukum normatif.” Tegasnya.

Ia menyebutkan, dalam fakta persidangan ini terungkap bahwa pihak yang berkepentingan dalam hal pengelolaan kabel bawah laut tidak melaksanakan pembuatan rambu-rambu sebagai tanda adanya keberadaan kabel bawah laut sesuai dengan yang diamanatkan dan diinstruksikan oleh Kementerian Perhubungan.

” Tidak sepatutnya pihak yang tidak bersalah dipersalahkan atas perbuatan yang tidak dilakukan. Penegakan hukum yang berkeadilan harus terus di dikawal agar kedepan jeratan sanksi pidana tepat sasaran.” Tegasnya.

” Nanti kita akan memberikan press rilisnya. Besok akan kita keluarkan untuk kawan kawan media,” Singkatnya saat mendampingi M Taufik pada agenda sidang Duplik.

Hal senada juga diungkapkan oleh Saut Manurung, ia dengan tegasnya menyatakan Sebagai agen Perusahaan Pelayaran sangat menyayangkan peristiwa ini. Menurutnya masalah ini terkesan zolim kepada Kapten kapalnya. Lantaran langsung ditangkap tanpa melalu proses prosedur yang semestinya di dunia pelayaran atau perairan.

” Seharusnya masalah ini ditangani dulu oleh pihak Kantor Kesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan. Kecuali kalau ini menyangkut masalah kriminal hukum. Seperti membawa narkoba atau barang terlarang lainnya. Namun ini tidak, langsung saja ditangkap oleh pihak Pol Airud Tanjabbar,” Ungkapnya saat berada di Kantor Pengadilan Negeri Tanjabbar (7/6/23).

Baca Juga :  DPRD Tanjabbar Akan Lakukan Pengecekan Alat Kesehatan Kepuskesmas

Ia menjelaskan, untuk masalah kecelakaan ataupun lalu lintas laut dan perairan, mekanismenya seharusnya melalu KSOP. Tidak mungkin KSOP tidak bisa menyelesaikannya.

” Kalau sudah seperti ini, tentunya akan menimbulkan presedent yang buruk buat dunia pelayaran Tanjabb. Intinya kita akan perjuangkan ini hingga ke Mahkamah perhubungan, jelas ini sudah zolim,” Tegasnya.

Saat disinggung berapa besar kerugian yang diderita pihaknya. Saut mengaku sangat luar biasa, kalau dihitung secara materi. Tetapi ada yang lebih dari itu, yang tidak bisa di hitung.

” Kalau secara materi kerugian yang kita taksir selama lima bulan tidak beroperasi ini, bisa mencapai 4 hingga 5 milyar. Tetapi ada hal yang tidak bisa terhitung nilai kerugiannya. Yaitu masalah kepercayaan terhadap perusahaan yang telah bekerjasama atau kontrak dengan kita. Kita bisa kena sanksi karena keterlambatan ini dan hilangnya kepercayaan pada kita. Ini yang tak terhitung nilainya,” Terangnya dengan penuh kekecewaan.

Sayangnya terhadap kasus ini pihak dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tanjabbar enggan memberikan berkomentar. Bahkan Aidil Putra salah seorang Jaksa yang hadir saat persidangan, melemparkan masalah ini ke Kasi Intelijen(Kastel )

” Langsung saja ke Kastel dikantor besok,”singkatnya sembari berlalu meninggal Kantor Pengadilan Negeri Tanjabbar usai melaksanakan sidang.(*)

Share :

Baca Juga

Tanjabbar

Ini Prioritas 99 Hari Pertama Program Kerja UAS-Hairan

Tanjabbar

Begini Cerita Pemuda Selundupkan Tiga Paket Sabu Lewat Empek-Empek Ke Lapas Tungkal

Tanjabbar

Polsek Tungkal Ilir Gencar Operasi Yustisi dan Sosialisasi Pokes

Tanjabbar

Datang ke Tanjabbar, KPK Sentil Masalah Korupsi

Pemerintahan

Resmikan Klinik dan Pusat Promosi UMKM, Bupati Anwar Sadat Dorong Pelaku Usaha Naik Kelas

Tanjabbar

Polres Tanjabbar Terima Penghargaan Dari KKP

Kriminal

Didalangi Anak di Bawah Umur, Begini Motif Pembunuhan di Tanjabbar

Tanjabbar

Ratusan Penumpang Asal Batam Kembali Tiba di Pelabuhan Roro

judi slot triofus