DPRD Gelar Rapat Paripurna Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Tanjabbar Masa Jabatan Tahun 2024-2029. 51 Peserta dari 4 Kabupaten Ikuti Festival layangan Porprov Kormi Hari Jadi Polda Jambi ke 28, Lima Keluarga Kurang Mampu di Tanjabbar Menerima Program Bedah Rumah Rayakan HUT Ke-10, DPD Partai Perindo Tanjab Barat Gelar Syukuran dan Do’a Bersama Pjs. Bupati Tanjabbar Dukung Penuh Harmonisasi Peraturan Daerah

Home / Nasional

Kamis, 19 November 2020 - 23:08 WIB

Kemenpan-RB Tidak Rekrutmen ASN Hingga 2023

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo. [FOTO : JambiNET/Ist]

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo. [FOTO : JambiNET/Ist]

JAMBI – Kementerian Pendayaangunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menyampaikan tidak mengangkat PNS baru sampai tahun 2023 mendatang.

Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 menjadi rekrutmen terakhir untuk Kemenpan-RB.

Kabar tersebut disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo.

Alasan tidak ada pengangkatan PNS baru ini, Tjahjo paparkan karena disebabkan oleh pandemi Covid-19, yang memaksa perubahan dan penyesuaian model birokrasi tahun 2020 hingga 2024 mendatang.

Baca Juga :  Wabup Hairan Hadiri Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Anggota DPRD Tanjabbar

“Karena dengan sistem kerja di rumah, dengan sistem kerja di kantor, dengan berbagai inovasi, dengan berbagai teknologi informasi yang ada, (Kementerian) ini akan membangun sistem yang lebih terencana dan lebih taktis,” ujar Menpan-RB Tjahjo Kumolo dalam Rapat Koordinasi Nasional Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2020 secara virtual seperti dikutip dari AntaraNews, Rabu (17/11/20).

Baca Juga :  Pantau Vaksinasi Anak, Danrem 042/Gapu : Capaian Vaksinasi Di Tebo Luar Biasa

Selain itu, model birokrasi untuk 2020 hingga 2024 akan berubah seiring transformasi digital, hal itu membuat manajemen PNS juga akan menetapkan adaptasi kebiasaan baru.

Tjahjo pun mengungkapkan, pemerintah ingin melakukan otomatisasi proses pelayanan publik di kementerian atau lembaga hingga pemerintah daerah.(*/JN)

Share :

Baca Juga

Nasional

e-VOA, Imigrasi Akan Mengesahkan Second Home Visa Bagi WNA

Covid-19

1.624 Positif Covid, Merupakan Rekor Barus Kasus Corona di Tanah Air

Jakarta

Kemenkumham Himpun Masukan Pembaruan Aturan Tipikor

Covid-19

Data Terkini Jumlah Korban Virus Corona di Indonesia

Nasional

Beguyur, KPK Kembali Tahan 3 Mantan Anggota DPRD Jambi

Nasional

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Dorong SMSI Mencerdaskan Bangsa

Covid-19

53 Zona Merah dan 99 Zona Hijau Corona di Indonesia

Nasional

Bupati Kutai Timur Terjing OTT KPK Ternyata Bersama Istrinya, Ketua DPRD Kutim

https://iplwin-login.in/

deposit 25 bonus 25

https://joetourist.ca/