TANJAB BARAT, JN – Maraknya insiden kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat memicu perhatian serius dari kalangan legislatif. Ketua DPRD Tanjabbar, Hamdani, S.E., mengapresiasi sekaligus mendorong Pemkab Tanjabbar untuk makin mempersolid koordinasi dalam menanggulangi ancaman bencana asap.
Hal tersebut ditegaskan Hamdani saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Lanjutan Penanganan Karhutla Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Pola Utama Kantor Bupati Tanjabbar pada Rabu (16/9/2026). Forum strategis ini dihadiri oleh jajaran jajaran jajaran Pemkab, TNI, Polri, BMKG, Kejaksaan, elemen kecamatan, hingga perwakilan perusahaan swasta.
Berdasarkan data terkini hingga September 2026, tercatat sebanyak 587 peristiwa kebakaran dengan persebaran 1.249 titik api di seluruh wilayah Tanjabbar. Tingginya angka hotspot ini dinilai Hamdani sebagai alarm keras bagi seluruh pihak agar tidak hanya bertindak reaktif saat api sudah membesar.
“Penanganan Karhutla tidak bisa sebatas fokus pada pemadaman. Sistem deteksi dini, pencegahan, hingga kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana di tiap kecamatan harus dipastikan siaga sejak awal,” tegas Hamdani.
Ia menambahkan, kunci keberhasilan pengendalian Karhutla terletak pada soliditas penegakan hukum, edukasi pencegahan, dan pemetaan wilayah rawan. Oleh karena itu, keterlibatan aktif pemegang izin konsesi/perusahaan swasta serta kesadaran masyarakat dalam pembukaan lahan tanpa bakar sangat dibutuhkan.
Melalui rakor terpadu ini, DPRD Tanjabbar berharap sinergitas lintas instansi dan masyarakat dapat terbangun lebih kokoh sehingga potensi bencana Karhutla di Tanjung Jabung Barat dapat ditekan semaksimal mungkin.
