TANJABBAR – Pemkab Tanjung Jabung Barat, tengah membentuk Implementasi Mal Pelayanan Publik (MPP) bagi pelayanan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Hairan, SH, saat memimpin rapat koordinasi Percepatan Implementasi Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Pola Atas Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, selasa (14/9/21).
Hairan menyampaikan bahwa dalam pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) perlu komitmen bersama agar dapat dibuka diawal tahun 2022 mendatang.
Menurutnya, untuk mendukung hal tersebut, ia berharap OPD terkait yang akan membuka gerai di MPP, pertama kali harus menyiapkan anggaran secara maksimal terkait sumber daya dan operasional terkait pembukaan gerai.
“ Seperti yang telah disampaikan target pertama 20 gerai dulu, dan kita butuh dukungan dari kominfo agar berperan aktif karena ini sistem pelayanan online, jangan sampai waktu pembukaan ada kendala pada jaringan, karena itu bagian yang paling mendasar,” Pintanya.
Kendati demikian ia mengingatkan agar dalam sistem operasional nantinya jangan sampai MPP telah dibuka, namun MoU belum dilaksanakan.
” Hal ini perlu tertuang dalam perjanjian kerjasama agar pelayanan target yang diinginkan dapat tercapai.” Pesannya.
Disisi lain ia juga berharap kepada satgas Percepatan Implementasi Pembentukan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk segera megkoordinasikan semua hal yang terkait kelanjutan penyiapan sarana dan prasarana.
” Kita minta Dinas PMPTSP untuk menyurati OPD terkait dan BUMD yang akan membuka gerai, supaya agar segera melakukan persiapan termasuk anggaran operasional. ” Katanya.
Dalam pembentukan MPP ini kata Wabup, sangat diperlukan sumber daya yang baik Jika ini pelayanan terpadu maka SDM nya yang harus diperhatikan.
” Pelayanan yang baik ini perlu, Jangan sampai ketika masyarakat datang yang melayani tidak ramah dan tidak murah senyum. Bagaimana orang akan betah untuk berada disitu,” Ungkapnya.
Selain itu, kata Hairan pelayanan mencapai pelayanan yang terbaik, perlu disediakan tempat smoking area, tempat ibu menyusui, bila perlu wifinya gratis dan kecepatan internetnya baik agar masyarakat nyaman.
” MPP yang telah kita siapkan infrastrukturnya akan terus kita lengkapi dan kita penuhi sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Kemenpan RB. Untuk itu diharapkan komitmen dan dukungan kita semua baik instansi vertikal, OPD Provinsi, OPD Kabupaten, BUMN dan BUMD untuk dapat berkontribusi dan berkolaborasi dengan bergabung memberikan pelayanan kepada masyarakat pada Mal Pelayanan Publik tersebut,” Pungkasnya.
Turut hadir pada rapat tersebut Asisten III, Staf Ahli, Unsur Forkopimda/mewakili, DPMPTSP Provinsi Jambi, Samsat Tanjung Jabung Barat, Kepala OPD terkait, BUMN dan BUMD terkait Kabupaten Tanjung Jabung Barat.(*)
