TANJABBAR – Dalam upaya meningkatkan mutu tata kelola Keuangan Daerah, Pemkab Tanjung Jabung Barat menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Kasubag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran Tahun 2023. Senin (13/3/23).
Kegiatan yang dilaksanakan di hotel Grand Ar Riyadh Kuala Tungkal dari 13 – 16 Maret 2023 tersebut menghadirkan narasumber Sueb Cahyadi dari perwakilan BPKP Provinsi Jambi, serta dihadiri Asisten Administrasi Umum, Kepala BKPSDM dan para peserta Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Pemkab Tanjung Jabung Barat.
Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Barat, Ir. H. Agus Sanusi, M.Si menyampaikan, pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian penting dalam pemerintahan.
” Mengingat pentingnya momentum bimtek ini, saya berharap saudara-saudara dapat mengikuti Bimtek ini dengan baik, keikutsertaan peserta dalam setiap materi dan kegiatan akan menunjukkan keseriusan dan kedisiplinan saudara.” Katanya
Kepada seluruh peserta bimtek, Sekda meminta agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan serius, karena akan mendapatkan pencerahan secara detail terkait pengelolaan keuangan daerah dari narasumber yang memang ahli di bidangnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Tanjung Jabung Barat H. R. Gatot Suwarso selaku Perangkat Daerah penyelenggara Bimtek dalam laporannya menyampaikan Bimtek diikuti oleh 80 peserta terdiri dari Kasubbag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran tiap OPD dan 13 Kecamatan se Pemkab Tanjabbar.
Ia menyebutkan bahwa, Bimtek dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 13 Maret sampai dengan 16 Maret 2023 dibagi dalam dua angkatan. Yang mana Angkatan pertama tanggal 13-14 Maret pesertanya Kasubbag Keuangan sebanyak 46 peserta dengan 15 Jam Pelajaran (JP).
” Kemudian Angkatan Kedua tanggal 15-16 untuk Bendahara Pengeluaran sebanyak 34 peserta sama 15 JP,” ujarnya.
Dari Bimtek ini, Gatot berharap
Bagi peserta mampu melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan penyusunan laporan keuangan.
” Selain itu Bimtek ini untuk pemenuhan hak bagi ASN dalam mengembngkan kompetensi melalui pelatihan paling sedikit 20 JP dalam setahun,” Pungkasnya.(*)
